Karena manusia memiliki rasio maka ia bisa menjadi poros alam. Jangan mau dikalahkan oleh keadaan. Bermimpi dan berjuang seterusnya, selamanya!

Palembang dan Newmont


Palembang masih gelap saat aku menulis tulisan ini, sudah 4 jam aku menulis laporan kegiatan instansi tempatku bekerja bekerja sama dengan UNSRI Palembang. Kota pempek dan si merah AMPERA memang tak ada hubungan sama sekali dengan si PT Newmont Nusa Tenggara. Namun di kota inilah kerabunanku akan politik [baca: poolemik Newmont] perlahan-lahan membening. Tiga pakar hukum UNSRI ini menguraikan dengan gamblang dan jelas tentang polemik ini dari perspektif hukum bisnis dan tata negara, apa yang sedang diributkan oleh DPR, BPK, dan Pemerintah tentang perusahaan tambang tersebut.

Bahasa sederhananya, PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang tambang dengan produk utama tembaga (copper), dengan pemegang saham utama Nusa Tenggara Mining Corporation dan Sunitomo Corporation yang memiliki saham mayoritas dari PT. NNT (80%), serta perusahaan lokal PT. Pukuafu Indah Indonesia yang memegang 20% dari keseluruhan saham. 

PT. NNT ini mengoperasikan daerah tambang emas terbesar kedua di Indonesia. Setiap tahunnya Newmont membayar pajak dan royalty tambang kepada pemerintah yang nilainya triliunan rupiah. Akuisisi 7% saham Newmont oleh pemerintah RI yang baru saja dilakukan (6 Mei 2011) menghabiskan biaya 2,7 triliun rupiah sehingga nilai perusahaan diperkirakan hampir 40 triliun rupiah. Dengan nilai aset dan pendapatan yang demikian tinggi, wajar apabila saham Newmont menjadi incaran para pebisnis di bidang tambang.

Sesuai Kontrak Karya tahun 1986 yang ditandatangani Pemerintah RI dan PT. NNT, ada kesepakatan untuk mendivestasikan [divestasi saham = jumlah saham asing yang harus ditawarkan atau dijual kepada pihak Indonesia] mayoritas saham Newmont kepada bangsa Indonesia (dalam kontrak disebut sebagai Indonesian Participant) setelah 5 tahun masa operasi tambang. Divestasi direncanakan bertahap dan dilakukan selama 5 tahun, yang semestinya jatuh pada tahun 2006 – 2010. Singkatnya, divestasi Newmont gagal dilakukan pada masa awal periode tersebut dan baru dilakukan setelah Pemerintah RI menang dalam kasus saham tersebut di pengadilan arbitrase tahun 2009. Saham sebesar 31% harus diinvestasikan oleh kepemilikan asing Newmont (20% telah dimiliki PT. Pukuafu Indah, perusahaan swasta nasional) sehingga Indonesian Participant bisa memiliki 51% saham perusahaan tambang ini.

Melihat kemenangan Pemerintah RI dalam kasus divestasi Newmont tersebut, Pemda di daerah sekitar operasi tambang ini pun berkeinginan ambil bagian dalam divestasi. Harapan Pemda tentunya adalah agar dividen per tahun Newmont dapat digunakan untuk pembangunan daerah. Maka tiga Pemda: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa, dan Sumbawa Barat akhirnya membentuk perusahaan patungan, PT. Daerah Maju Bersama untuk menjalankan rencana tersebut. Karena untuk akuisisi membutuhkan modal yang tidak sedikit, PT DMB ini kemudian bergabung dengan PT. Multicapital, salah satu anak perusahaan PT. Bumi Resources, membentuk PT. Multidaerah Bersaing (MDB) dengan komposisi saham 25% DMB – 75% Multicapital.

Sesuai kontrak karya, Pemerintah RI mendapat opsi pertama dalam akuisisi saham divestasi. Baru setelah Pemerintah menolak opsi tersebut, kesempatan akuisisi diberikan kepada warga Negara Indonesia atau perusahaan nasional yang dikendalikan oleh warga Negara Indonesia. Pada divestasi 10% saham Newmont yang pertama, opsi akuisisi tersebut diberikan kepada kolaborasi Pemda dan swasta nasional. PT. MDB berhasil membeli 10% saham Newmont. Komposisi saham menjadi 30% nasional – 70% asing. Untuk divestasi 14% saham Newmont berikutnya, Pemerintah RI lewat Menkeu saat itu, Sri Mulyani Indrawati menyatakan niat untuk membeli saham tersebut.

[bersambung]

No comments:

Post a Comment